BALIKPAPAN: Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat tidak menggoyahkan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menuntaskan persoalan banjir yang masih menjadi isu krusial di kota ini.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa meski ruang fiskal semakin sempit, arah pembangunan tetap difokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Banjir menjadi masalah utama kota yang harus tetap ditangani. Jadi meskipun terjadi pemangkasan, anggaran tetap diarahkan ke program prioritas seperti penanggulangan banjir,” ujar Yusri, Rabu (15/10/2025).
Ia menjelaskan, pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Dari total sekitar Rp1,8 triliun, sekitar 70 persen anggaran mengalami pemotongan.
“Pemangkasan ini berimbas pada sejumlah rencana strategis, termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang kemungkinan belum bisa direalisasikan pada tahun 2026,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD menilai langkah pemerintah kota sudah tepat dengan memfokuskan belanja daerah pada kegiatan yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran fisik diarahkan untuk kegiatan yang menjadi bagian dari visi Wali Kota, dan penanganan banjir tetap di urutan teratas,” jelas Yusri.
Menurutnya, kondisi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya dan memperkuat sinergi lintas sektor. Ia menekankan, kolaborasi antara DPRD dan Pemkot sangat penting agar keterbatasan anggaran tidak menghambat jalannya pembangunan.
“Intinya bukan pada seberapa besar anggarannya, tapi bagaimana setiap rupiah digunakan secara efektif untuk program yang paling dibutuhkan warga,” tegasnya.
Arah pembangunan yang tetap fokus dan strategi efisiensi yang terukur, DPRD optimistis bahwa upaya penanganan banjir di Balikpapan dapat terus berjalan, meski di tengah tekanan fiskal yang berat.(las)
