BALIKPAPAN: Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas upaya yang telah dilakukan dalam keterbukaan informasi publik.
Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan masih perlu menjadi perhatian, khususnya terkait jaringan internet dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Kaltim, Erni Wahyuni, menyebutkan bahwa secara umum layanan keterbukaan informasi publik di Balikpapan sudah berjalan baik.
Namun, ia menyoroti adanya kendala teknis pada saat pemeriksaan dokumen oleh verifikator. Pada waktu itu jaringan di Balikpapan sedang take down, sehingga dokumen tidak bisa diakses. Hal seperti ini perlu diantisipasi.
“Tadi sudah dijelaskan saat pertemuan, bahwa ada take down jaringan di wilayah Balikpapan,” jelas Erni, ditemui usai pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Badan Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025, di Balai Kota Balikpapan, pada hari Kamis (4/9/2025).
Selain itu, Erni juga menekankan terhadap pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kalau dulu memang PPID dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk PPID Kota Balikpapan. Hanya saja, Kantor Diskominfo berjauhan dengan Kantor Wali Kota atau Bupati, maka tahun ini PPID harus dilaksanakan di Kantor Wali Kota dan Bupati. “Sudah terlaksana cuman ada beberapa perbaikan salah satu alat untuk disabilitas,” terangnya.
Lanjut Erni menerangkan pentingnya peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara. “Di Balikpapan baru tersedia fasilitas untuk kursi roda dan lift. Ke depan sebaiknya dilengkapi dengan alat bantu dengar dan petugas yang bisa menggunakan bahasa isyarat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Balikpapan, Erriansyah Haryono memastikan bahwa Pemkot berkomitmen menyediakan pelayanan publik yang ramah difabel.
Menurutnya, sejumlah fasilitas sudah tersedia, baik di Kantor Sekretariat Daerah maupun kantor pelayanan publik lainnya. “Di Kantor Sekda sudah ada lift khusus difabel, bahkan tidak digunakan oleh Wali Kota. Kendala memang ada, karena ini bangunan lama. Tapi secara bertahap, berbagai layanan publik sudah dilengkapi fasilitas difabel, misalnya di DPMPTSP yang memiliki akses khusus bagi tunarungu,” jelas Erri sapaan karib Erriansyah Haryono.
Ia menambahkan, sejumlah kantor kelurahan juga telah menyiapkan jalur landai dan kursi roda untuk memudahkan masyarakat difabel.
“Masukan dari Komisi Informasi menjadi catatan penting. Kita akan lengkapi lagi, tidak hanya untuk tunarungu tetapi juga bagi tunanetra dan kelompok difabel lainnya. Intinya, Pemkot akan terus melakukan penyempurnaan,” pungkasnya.(las)
