BALIKPAPAN: Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti progres pelaksanaan program dan kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, terutama terkait serapan anggaran dan penyelesaian proyek fisik tahun 2025.
Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan yang membahas realisasi anggaran perubahan tahun 2025.
“Tadi disampaikan bahwa sekitar 50 persen untuk kegiatan atau pembangunan fisiknya, karena itu kami akan menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung realisasi fisiknya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, pada hari Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program yang dinilai belum rampung, salah satunya pembangunan Pasar Blok D. Legislator menilai, waktu pelaksanaan yang tersisa hanya dua bulan perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan risiko keterlambatan pekerjaan.
“Kami tidak ingin ada proyek yang mangkrak atau berujung penalti karena keterlambatan. Ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan kami terhadap mitra kerja,” tegasnya.
Komisi II memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, guna memastikan anggaran daerah dimanfaatkan secara efektif dan sesuai target.
Sementara itu, untuk tahun 2026, DPRD akan memfokuskan pengawasan pada pembangunan Pasar Pandansari, yang menjadi salah satu proyek prioritas sektor perdagangan.
“Tahun depan kami akan fokus pada Pasar Pandansari. Tahun ini kami lebih dulu memastikan kegiatan yang sudah berjalan bisa selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi,” pungkasnya.
Adanya langkah pengawasan intensif ini, DPRD berharap seluruh kegiatan fisik dapat diselesaikan tanpa kendala, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat Balikpapan.(las)
