KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menargetkan penyelesaian administrasi dan realisasi keuangan tahun anggaran 2024 tepat waktu. Hingga kini, progres fisik proyek mencapai 85 persen, tetapi realisasi keuangan baru mencapai 60 persen, terutama karena kendala pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo, menyampaikan bahwa hambatan terkait SIPD dirasakan secara nasional.
“Sampai dengan bulan Oktober, serapan keuangan kita baru mencapai 60 persen meskipun progres fisik sudah 85 persen. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar SIPD dapat segera diperbaiki,” ungkap Sukotjo, Selasa (19/11/24).
Pemkab Kukar berkomitmen meminimalkan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan menghindari utang tertunda ke tahun berikutnya. Instruksi Bupati Kukar pada 5 Juli 2024 mengamanatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan kegiatan dan proyek fisik paling lambat 15 Desember 2024.
“Kami telah menginstruksikan semua OPD agar proyek fisik selesai pada 15 Desember. Penagihan ditutup pada 27 Desember untuk memastikan tidak ada utang yang tertunda. Administrasi seperti PPKOM dan PPTK juga harus rampung sebelum tanggal tersebut,” tegas Sukotjo.
BPKAD Kukar optimistis pengadaan barang dan jasa dapat selesai sesuai jadwal. Sukotjo menekankan bahwa proyek fisik yang tidak dapat selesai dalam tahun anggaran 2024 tidak akan diakomodasi dalam Perubahan APBD. Hal ini telah disampaikan melalui Surat Edaran (SE) kepada seluruh OPD.
“Dengan langkah ini, kami berharap serapan anggaran dan proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu, mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.” tutupnya (adv/dk)
