Tenggarong – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mengatasi permasalahan stunting yang menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. Sekretaris DP2KB Kukar, Mastukhah, menyampaikan sejumlah langkah strategis dalam menangani kasus stunting di wilayah Kukar pada Senin (4/11/24).
Salah satu pendekatan yang diambil adalah melakukan audit kasus stunting yang melibatkan pemantauan dan evaluasi komprehensif. “Proses audit ini mencakup rekabulasi data dari berbagai sumber, seperti aplikasi LCMIL untuk data calon pengantin dan ibu hamil, serta informasi dari puskesmas,” jelas Mastukhah.
Dalam semester pertama tahun 2024, tercatat ada 10 kasus yang menjadi sasaran audit. Sementara untuk semester kedua, dilakukan audit terhadap 8 kasus, meliputi 7 ibu hamil dan 1 ibu bayi di berbagai kecamatan, termasuk Kecamatan Tabang, Kembang Jambut, Kenohan, dan Muara Muntai.
Kemudian Verifikasi lapangan pada semester kedua ini berlangsung pada 21-23 Oktober 2024, mencakup observasi sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, fasilitas jamban, dan elemen lainnya yang berkontribusi pada kesehatan keluarga.
Hasil temuan dari lapangan diolah dalam kertas kerja yang akan ditinjau oleh tim ahli untuk memberikan rekomendasi lebih lanjut. DP2KB Kukar juga melakukan pemantauan berkala selama tiga bulan, dengan hasil yang akan diseminasi pada pertemuan hari ini.
Mastukhah menambahkan bahwa DP2KB Kukar bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan rekomendasi dari hasil audit dapat diterapkan, khususnya melalui penganggaran dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini kami harapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting secara signifikan di Kukar.” pungkasnya. (Adv/Dk)
