JAKARTA – Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam rapat tersebut, panitia menetapkan sejumlah target kerja, kerangka pembahasan, serta agenda penerimaan usulan dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panitia Ad Hoc menargetkan dua keluaran utama. Pertama, penyusunan rancangan Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Kedua, penyusunan mekanisme pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.
“Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap,” ujar Bambang Wuryanto usai rapat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Bambang, pembahasan awal masih berada pada tahap brainstorming dan memunculkan berbagai dinamika serta perdebatan substansial. Sejumlah skenario teknis turut menjadi perhatian panitia untuk dituangkan ke dalam mekanisme resmi.
Beberapa hal yang dibahas antara lain langkah antisipasi apabila salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden menyatakan tidak bersedia, serta pengaturan teknis penggunaan surat suara, apakah melalui mekanisme pencoblosan, tanda tangan, atau cap jempol.
Mengingat tenggat waktu yang ketat sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember 2026, pembahasan Panitia Ad Hoc akan berlangsung secara intensif. Untuk mempercepat proses tersebut, pimpinan akan melaksanakan rapat-rapat lanjutan bersama sejumlah anggota yang telah disepakati dalam rapat perdana.
“Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi,” kata Bambang.
Rapat Panitia Ad Hoc juga menyepakati susunan peran para anggota, yakni Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.I.P., M.Si. sebagai Wakil Ketua I; Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua II; Sugeng Suparwoto sebagai Wakil Ketua III; Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H. sebagai Sekretaris; Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A. sebagai Wakil Sekretaris; Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. sebagai Bendahara; Amaliah, S.K.G., M.B.A. sebagai Wakil Bendahara; serta Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. sebagai Wakil Bendahara.
Dua Tugas Utama Panitia Ad Hoc
Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan mandat dari Majelis untuk menuntaskan dua tugas pokok, yaitu menyiapkan rancangan ketetapan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden serta rancangan pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden.
“Kami sudah ditugaskan oleh MPR Majelis untuk melaksanakan tugas-tugas utamanya. Tugas utamanya adalah menyiapkan rancangan Ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden, sehingga nanti di dalam rancangan tentang mekanisme dan tata cara pemilihan ini akan disepakati bersama tentu ini akan dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan, lalu disahkan dalam Rapat Paripurna. Bagaimana mekanisme itu sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota, itu ketentuan menurut konstitusi kita. Tugas yang kedua itu adalah menyiapkan rancangan tentang pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden,” jelas Benny.
Benny menambahkan, selain dua tugas utama tersebut, terdapat berbagai isu lain yang berkembang selama proses perancangan. Ia memastikan pembahasan Panitia Ad Hoc akan dilanjutkan pada Senin mendatang dengan prinsip keterbukaan bagi publik.
“Rapat pertama Panitia Ad Hoc yang kami pimpin, didampingi Sekretaris Pak Abidin, akan diselenggarakan Senin, dan rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas agar rakyat Indonesia ikut menyaksikan proses-prosesnya. Ini peristiwa langka, bahkan pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Benny.
Presiden Diperkirakan Sampaikan Dua Nama Calon pada 25 November
Dalam tahapan berikutnya, Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa pimpinan MPR RI, dalam hal ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani, telah menerima sinyal komunikasi dari Presiden.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Presiden diperkirakan akan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden pada Rabu, 25 November 2026. Namun, waktu penyerahan kedua nama tersebut masih akan ditetapkan.
Proses penerimaan dua nama calon rencananya dilakukan di Ruang Delegasi atau Ruang Rapat Gabungan dengan tata upacara kehormatan penuh. Kegiatan tersebut akan melibatkan tidak hanya pimpinan MPR RI, tetapi juga pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan Majelis.
Seluruh rangkaian kerja Panitia Ad Hoc ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna pada 9 Desember 2026.
(Sumber: mpr.go.id)

















