KUKAR: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2027 berpeluang menembus angka Rp6 triliun, meningkat dari proyeksi awal sebesar Rp5,4 triliun.
Peningkatan tersebut menyusul adanya penyesuaian pendapatan daerah serta tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat yang terungkap dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan angka Rp5,4 triliun sebelumnya telah disepakati dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Namun, setelah dilakukan rapat lanjutan dan konsultasi bersama TAPD serta organisasi perangkat daerah (OPD), ditemukan sejumlah tambahan pendapatan yang perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
Menurutnya, penyesuaian tersebut mencakup tambahan pendapatan dari sejumlah sektor serta dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan masuk ke Kabupaten Kukar.
“Memang sebelumnya kita sudah menyetujui KUA PPAS sebesar Rp5,4 triliun. Tetapi setelah beberapa kali rapat dan konsultasi dengan TAPD, ternyata ada perubahan dan koreksi, termasuk tambahan pendapatan daerah yang harus diakomodasi,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, tambahan dana dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar. Kondisi tersebut membuat proyeksi APBD Kukar 2027 berpeluang mengalami peningkatan cukup signifikan.
Ia menegaskan, seluruh tambahan pendapatan tersebut perlu diperhitungkan dalam proses finalisasi agar perencanaan anggaran daerah dapat disusun berdasarkan kondisi terbaru.
“Termasuk dana-dana dari pusat yang ternyata masuk ke Kutai Kartanegara. Nilainya juga cukup besar, sekitar Rp500 miliar. Sehingga nanti kita pastikan APBD kita bisa saja menembus Rp6 triliun lebih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menyebut finalisasi KUA PPAS menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan untuk pembahasan APBD 2027.
DPRD ingin memastikan seluruh koreksi dan penambahan anggaran telah terakomodasi sehingga tidak ada perubahan yang terlewat dalam penyusunan dokumen anggaran.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, besaran APBD Kukar 2027 masih berpotensi berubah dari angka kesepakatan awal.
DPRD bersama TAPD akan memastikan seluruh komponen pendapatan dan belanja daerah tersusun sesuai hasil pembahasan.
“Yang terpenting, semua perubahan dan tambahan pendapatan ini kita pastikan masuk dalam pembahasan, sehingga nantinya menjadi bagian dari APBD 2027,” pungkasnya. (Van)

















