KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengajuan permohonan konsesi tambang dan perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah pusat, serta permintaan alokasi gas yang bersumber dari pengembangan gas Eni di wilayah Muara Badak dan Marangkayu hingga Bontang.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya alam secara lebih optimal. Dengan demikian, kekayaan alam yang dimiliki Kukar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, permohonan konsesi tambang dan sawit saat ini tengah dipersiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
“Kita sekarang sedang menyiapkan permohonan konsesi tambang kepada pemerintah pusat. Kita juga sedang menyiapkan permohonan konsesi sawit kepada pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).
Selain sektor pertambangan dan perkebunan, Pemkab Kukar juga membidik pemanfaatan potensi gas untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pengembangan industri. Pemerintah daerah berencana meminta alokasi gas yang dialirkan dari Eni melalui kawasan Muara Badak dan Marangkayu hingga Bontang.
Gas tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas compressed natural gas (CNG), yang berpotensi mendukung kebutuhan energi bagi nelayan maupun pelaku industri di Kukar.
“Kita juga sedang menyiapkan permintaan jatah gas yang akan dialirkan dari Eni, melewati Muara Badak dan Marangkayu sampai ke Bontang. Kita akan meminta alokasi gas untuk membangun CNG di sana,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketersediaan pasokan gas juga diharapkan menjadi salah satu penopang rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Marangkayu. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya energi secara tepat dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat daya saing daerah.
“Nantinya, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh para nelayan dan pelaku industri. Ini juga akan mendukung kawasan industri yang akan kita bangun di daerah Marangkayu. Itulah yang kita harapkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia menyoroti peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh bagian kepemilikan saham dari perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Ia berharap gagasan yang disampaikan Presiden melalui pidatonya dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.
Ia menilai skema pembagian saham atau participating interest (PI) seperti yang diterapkan di sektor minyak dan gas bumi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pendapatan daerah apabila memungkinkan diterapkan pada sektor lainnya.
Ia menyebut sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kukar, di antaranya Bayan, RMB, MHU, MKH, dan PMM, serta perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, apabila daerah memperoleh porsi kepemilikan saham, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya, di sini ada perusahaan Bayan, RMB, MHU, perusahaan sawit, MKH, PMM, dan banyak perusahaan lainnya. Kalau kita diberi PI, misalnya 10–20 persen dengan mekanisme seperti di sektor migas, ini akan membawa manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, upaya mengajukan konsesi yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah merupakan salah satu langkah yang sedang ditempuh. Namun, ke depan, pihaknya juga berharap adanya kebijakan yang mendorong daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonominya.
“Kalau sekarang kita meminta dalam bentuk konsesi yang bisa langsung kita kelola, ke depan arah pidato Presiden itu menginginkan agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, kemandirian daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
“Ketika ada konflik sosial atau permasalahan, yang menangani juga kita-kita yang ada di sini,” tuturnya.
Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat menjadi landasan bagi Kukar untuk tumbuh sebagai daerah yang mandiri, memiliki daya saing, dan mampu mengoptimalkan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat.
“Pemikiran Presiden ini sangat baik. Kalau kita mencerna lebih dalam, lagu Mars Kukar juga menjawab keinginan tersebut. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, dengan pemerataan. Tanah Kutai adalah tanah yang makmur. Kita ingin Kukar menjadi daerah yang kuat dan bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Van)
