KUKAR: Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bersiap menggelar pemilihan ketua rukun tetangga (RT) secara serentak pada 2026. Sebanyak 18 RT akan mengikuti pemilihan seiring berakhirnya masa jabatan pengurus pada 31 Desember 2026.
Lurah Baru, Bayu Ramanda Bani Nugraha, mengatakan pendaftaran calon ketua RT dibuka mulai 23 Oktober hingga 20 November 2026. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan verifikasi berkas dan penetapan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
“Setelah pendaftaran selesai, kami langsung melakukan verifikasi berkas, kemudian penetapan calon. Selanjutnya, masing-masing kandidat dipersilakan melakukan pendekatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bayu menjelaskan, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung serentak di 18 tempat pemungutan suara (TPS) pada 5 Desember 2026.
Ia menyebutkan, persyaratan calon ketua RT antara lain berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, memiliki KTP dan kartu keluarga (KK), serta berdomisili di Kelurahan Baru. Bagi calon yang pernah menjabat sebagai ketua RT, terdapat ketentuan mengenai batas maksimal dua periode masa jabatan.
Dari 18 RT yang mengikuti pemilihan, delapan di antaranya dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan karena ketua RT yang bersangkutan tidak dapat kembali mencalonkan diri setelah menjalani dua periode jabatan.
Bayu menegaskan, proses pemilihan terbuka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dan memiliki keinginan untuk mengabdi kepada lingkungan.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dan mengabdikan diri melalui kepengurusan RT. Siapa pun yang memiliki semangat dan tekad kuat untuk membangun lingkungan, silakan berpartisipasi,” katanya.
Menurut Bayu, sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan telah disampaikan melalui forum RT. Pemerintah kelurahan berharap proses tersebut dapat berjalan tertib sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di lingkungan masing-masing.
Ia menambahkan, penyelenggaraan pemilihan RT serentak di Kelurahan Baru telah dilakukan untuk keempat kalinya, setelah pelaksanaan pada 2015, 2018, dan 2021. Pola tersebut diterapkan untuk menyelaraskan masa jabatan ketua RT agar berakhir pada waktu yang sama.
Dalam pelaksanaannya, kelompok kerja (pokja) pemilihan berasal dari Seksi Pemerintahan Kelurahan Baru. Sementara itu, proses pemungutan suara melibatkan staf kelurahan bersama perangkat RT setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa masa jabatan pengurus RT berlangsung selama lima tahun. Apabila masa jabatan berakhir, pemerintah kelurahan atau desa dapat berkoordinasi dengan kecamatan untuk mempersiapkan pemilihan pengurus RT yang baru.
“Kalau masa kepengurusan RT sudah habis, silakan dikoordinasikan oleh lurah atau kepala desa bersama camat masing-masing untuk melaksanakan pemilihan pengurus RT yang baru,” jelasnya.
Arianto menyebutkan, persiapan pemilihan perlu dilakukan sebelum masa jabatan pengurus berakhir. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah di tingkat kelurahan dan desa dalam memastikan proses pergantian kepengurusan RT berjalan sesuai aturan.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT tidak memengaruhi program bantuan Rp50 juta per RT yang direalisasikan pada 2026. Menurutnya, kepengurusan RT dan program bantuan tersebut merupakan hal yang berbeda, sehingga pergantian pengurus tidak serta-merta berdampak terhadap pelaksanaan program. (and)
