KUKAR: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat apabila program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang disiapkan untuk kuartal IV 2026 telah terkonfirmasi.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi terkait program tersebut sehingga belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai mekanisme maupun sasaran penerimanya.
Meski demikian, Distransnaker Kukar terbuka untuk bersinergi apabila program tersebut mulai dijalankan. Dukungan itu dapat dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk menyiapkan data calon penerima sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau memang nanti terkonfirmasi, kami menyambut baik dan pasti akan menyiapkan kolaborasi untuk program tersebut,” ujarnya Jumat (2/10/2026).
Dendy menjelaskan, selama ini Distransnaker Kukar telah menjalin sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui sejumlah program peningkatan kompetensi dan dukungan bagi tenaga kerja.
Di antaranya Program Magang Nasional serta pelatihan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Karena itu, apabila program bantuan terbaru dari pemerintah pusat telah memiliki kejelasan, Distransnaker Kukar siap menyesuaikan dukungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Nanti sasaran programnya seperti apa, kami akan menyiapkan data by name by address (BNBA) serta mengoordinasikan persyaratannya,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat pada kuartal IV 2026 dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).
Salah satu program yang disiapkan BSU bagi sekitar 13,3 juta pekerja. Bantuan direncanakan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus, sehingga setiap penerima memperoleh Rp900 ribu. Anggaran untuk program tersebut diperkirakan hampir Rp12 triliun.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, dengan sasaran yang diarahkan kepada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Data calon penerima masih dalam proses pencocokan dengan kementerian terkait.
Pemerintah juga merencanakan kelanjutan sejumlah program ketenagakerjaan pada 2027, termasuk Program Magang Nasional dengan target 150 ribu peserta dan program vokasi bagi 300 ribu orang.
Rencana tersebut turut mencakup kelanjutan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta, dengan cakupan yang direncanakan diperluas ke seluruh sektor.
Distransnaker Kukar kini menunggu informasi resmi mengenai program bantuan terbaru tersebut sebelum menentukan langkah teknis dan bentuk dukungan yang dapat diberikan di tingkat daerah. (and)
