JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menerima audiensi delegasi Dewan Federasi Majelis Federal Rusia di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Pertemuan membahas pertukaran pengalaman penyelenggaraan haji serta peluang kerja sama di bidang tata kelola, digitalisasi, pembiayaan, transportasi, dan pelayanan jemaah.
Delegasi Rusia dipimpin Wakil Ketua Pertama Komite Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan Dewan Federasi Rusia Hon. Ilyas Magomed-Salamovich Umakhanov, didampingi Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov dan perwakilan lembaga keagamaan Muslim Rusia. Pertemuan turut dihadiri anggota Komite III DPD RI Filep Wamafma dan Erni Daryanti.
Sementara itu, Menhaj didampingi Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo, Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Kelembagaan Abdul Wahid, serta Tenaga Ahli Menteri Barbarossa Muhammad Farros.
Delegasi Rusia menyampaikan ketertarikannya mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengelola jemaah haji dalam jumlah besar. Indonesia saat ini mengelola kuota sekitar 221 ribu jemaah dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari lima juta orang.
Menhaj menjelaskan bahwa pengelolaan jemaah berskala masif tersebut didukung Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), mulai dari pendataan, pendaftaran, penerbitan nomor porsi, hingga pengelolaan antrean keberangkatan.
“Indonesia memiliki jumlah pendaftar yang sangat besar. Karena itu, sistem informasi dan sistem antrean menjadi sangat penting agar seluruh proses dapat dikelola secara terstruktur,” ujar Menhaj.
Menhaj memaparkan, calon jemaah melakukan setoran awal sebesar Rp25 juta melalui Bank Penerima Setoran (BPS) untuk memperoleh nomor porsi. Penataan distribusi kuota juga terus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan masa tunggu, yang secara nasional kini diarahkan menjadi sekitar 26 tahun.
Delegasi Rusia juga mendalami mekanisme pembiayaan haji Indonesia melalui pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengalaman Indonesia mengintegrasikan sistem pendaftaran, pengelolaan dana, hingga pembiayaan operasional menjadi salah satu fokus perhatian delegasi.
Kesempatan yang sama, delegasi Rusia menjelaskan bahwa negaranya memiliki kuota sekitar 25 ribu jemaah. Sekitar 70–80 persen di antaranya berasal dari kawasan Kaukasus Utara, seperti Dagestan, Chechnya, Ingushetia, dan Kabardino-Balkaria.
Penyelenggaraan haji di Rusia diakui berkembang pesat setelah era Uni Soviet. Namun, luasnya wilayah geografis menjadi tantangan tersendiri dalam transportasi dan koordinasi. Selain itu, Rusia belum menerapkan mekanisme antrean terintegrasi seperti Indonesia, sehingga sistem antrean yang diterapkan Kementerian Haji dan Umrah RI dinilai sangat relevan untuk dipelajari.
Kedua pihak turut membahas isu-isu global seperti kenaikan biaya penerbangan, fluktuasi harga avtur, kondisi ekonomi dunia, hingga dinamika kebijakan layanan Pemerintah Arab Saudi. Delegasi Rusia juga memaparkan kendala transfer dana ke Arab Saudi akibat dinamika hubungan internasional dan sanksi, seraya berharap urusan ibadah keagamaan dapat terbebas dari hambatan politik global.
Merespons hal tersebut, Menhaj menegaskan keterbukaan Indonesia untuk berbagi pengalaman, khususnya terkait digitalisasi, pendataan jemaah, pengelolaan pembiayaan, hingga koordinasi pelayanan haji di Arab Saudi melalui Kantor Misi Haji RI.
“Dalam urusan haji, yang utama adalah bagaimana memastikan umat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Pelayanan jemaah merupakan kepentingan bersama yang dapat mempertemukan banyak negara,” kata Menhaj.
Menhaj menekankan bahwa kerja sama ini ditempatkan dalam konteks pelayanan keagamaan dan kemanusiaan, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan undangan resmi dari delegasi Rusia kepada Kemenhaj untuk melakukan kunjungan balasan guna melihat langsung kehidupan komunitas Muslim di Rusia, sekaligus menindaklanjuti potensi kerja sama teknis kedua negara.
(Sumber: haji.go.id)
