Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran tidak menghalangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk terus melakukan transformasi layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sepanjang satu tahun terakhir, BKN berhasil melahirkan 14 kebijakan strategis yang memberikan kemudahan layanan, melindungi hak ASN, sekaligus memperkuat pengembangan karier ASN di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Selama satu tahun terakhir BKN telah menerbitkan 14 kebijakan yang melindungi dan memudahkan karier ASN,” ujar Prof. Zudan.
Menurutnya, ke-14 kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi manajemen ASN yang berorientasi pada pelayanan yang lebih cepat, sederhana, digital, dan berbasis sistem merit.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah kemudahan pencantuman gelar akademik dan gelar profesi bagi ASN.
Selain itu, BKN meningkatkan frekuensi pelaksanaan uji kompetensi jabatan dari empat kali menjadi 12 kali dalam setahun, sehingga kesempatan pengembangan karier ASN semakin terbuka.
BKN juga menyelesaikan persoalan kenaikan pangkat ASN yang selama ini terkendala karena pangkat pegawai telah melebihi atasan langsung.
Melalui kebijakan baru, ASN yang telah memenuhi seluruh persyaratan tetap dapat memperoleh hak kenaikan pangkat sesuai ketentuan.
Transformasi layanan turut diwujudkan melalui standar pelayanan promosi, mutasi, dan demosi dengan target penyelesaian maksimal lima hari kerja.
Jika melebihi batas waktu tersebut, permohonan akan diproses melalui mekanisme persetujuan otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam memperkuat penerapan sistem merit, BKN tidak lagi menjadi anggota panitia seleksi jabatan guna menjaga independensi proses seleksi. Di saat yang sama, implementasi manajemen talenta terus dipercepat agar pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.
BKN juga memperluas digitalisasi layanan melalui kebijakan kenaikan pangkat yang kini dapat diproses setiap bulan, digitalisasi layanan pensiun dan kenaikan pangkat dengan notifikasi otomatis, hingga pengembangan e-Kinerja Harian yang memungkinkan aktivitas dan capaian kerja ASN dipantau secara real time.
Saat ini, lebih dari 100 instansi pemerintah telah mengimplementasikan sistem tersebut.
Inovasi lainnya adalah Lemari Digital ASN yang kini dapat dimanfaatkan sekitar 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia.
Seluruh dokumen kepegawaian yang diterbitkan BKN tersimpan secara otomatis dalam akun ASN masing-masing sehingga lebih aman, mudah diakses, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
Selain mengintegrasikan regulasi dan layanan manajemen ASN dalam satu ekosistem digital, BKN juga menghadirkan mekanisme kenaikan pangkat luar biasa secara otomatis bagi ASN yang memenuhi syarat tanpa harus diusulkan oleh instansi.
Di bidang pengembangan kompetensi, BKN menyediakan layanan ASN Assessment secara gratis dengan target sekitar 600 ribu ASN mengikuti assessment sebagai bagian dari percepatan implementasi manajemen talenta nasional.
Prof. Zudan menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian layanan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN.
Ia juga menambahkan bahwa realisasi anggaran BKN Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 98 persen dengan hasil pengawasan yang menunjukkan temuan bersifat minor. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi birokrasi tetap dapat berjalan optimal melalui inovasi, digitalisasi, dan tata kelola yang akuntabel meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
(Sumber : www.bkn.go.id)
