KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Kukar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (8/5/2026).
Adapun 16 pejabat yang dilantik di antaranya Muhammad Iryanto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Slamet Hadiraharjo sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Mufiddah sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Mauritz Silalahi juga dilantik sebagai Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong.
Selanjutnya, Yulius Rakhman menjabat Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda, Antoni Kusbiantoro sebagai Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda,
Serta Gondo Suli Setiyowati sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Dinas Pariwisata. Imama Syafariya dilantik sebagai Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Aji Gazali Rahman dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Perbenihan Dinas Perkebunan, Iwan Hermawan sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan, Erri Suparjan sebagai Sekretaris Camat Kota Bangun, serta Akhmad Husaini sebagai Sekretaris Camat Kota Bangun Darat.
Selain itu, Ediyana dilantik sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kota Bangun Darat, Andri Wirawan sebagai Sekretaris Camat Samboja, Fatmawati sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Muara Jawa, serta M Ridwan sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Aulia menegaskan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial pergantian jabatan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik menjadikan posisi baru sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Kami menjamin, naiknya jabatan Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satupun kompensasi yang kami harapkan selain pengabdian Bapak-Ibu sekalian kepada masyarakat,” tegasnya.
Di hadapan pejabat yang baru dilantik, Aulia menyampaikan peringatan keras terkait etos kerja birokrasi di Kukar. Ia mengingatkan masa kerja pemerintahan berjalan cepat dan tidak ada ruang bagi ASN yang tidak serius bekerja.
Aulia mengatakan masa efektif pemerintahannya kini hanya menyisakan sekitar empat tahun. Karena itu, seluruh pejabat diminta bergerak cepat menjalankan program dan turun langsung melihat kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta pejabat yang tidak mampu bekerja secara maksimal untuk mengundurkan diri, daripada menjadi beban organisasi pemerintah daerah.
“Bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dibayar dengan kerja nyata untuk masyarakat. Kalau tidak sanggup, silakan mengundurkan diri. Jangan menjadi beban untuk organisasi pemerintah daerah Kukar,” ujarnya.
Aulia menegaskan tidak akan mentolerir pegawai yang hanya ingin dilayani. Ia menekankan bahwa tugas utama birokrasi saat ini adalah melayani masyarakat.
“Saya tidak akan menolerir pegawai yang hanya mau dilayani. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita melayani masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, ia meminta pejabat di lingkungan kecamatan lebih aktif turun ke masyarakat.
Menurutnya, pola pemerintahan saat ini sudah berubah karena masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah.
“Masyarakat sekarang sudah sangat melek dengan kerja-kerja kita. Mereka ingin melihat langsung proses kerja pemerintah di lapangan,” katanya.
Aulia juga menyinggung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, dokumen tersebut tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Dokumen perencanaan kita bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (*van)
