BALIKPAPAN: Dalam kegiatan penyampaian pendapat yang digelar Aliansi Balikpapan Bersuara, Polresta Balikpapan tidak lagi menitikberatkan pada kekuatan aparat, melainkan pada komunikasi dan pendekatan humanis. Pendekatan ini dilakukan untuk pengamanan aksi unjuk rasa di Balikpapan.
Strategi ini terlihat saat ratusan massa menggelar aksi di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat, Selasa (31/3/2026). Aparat kepolisian hadir bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai fasilitator dialog agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa gesekan.
Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold HY Kumontoy, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik, sekaligus menjamin hak demokrasi masyarakat tetap terlindungi.
“Pendekatan dialog dan persuasif lebih diutamakan, agar kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Sebanyak 116 personel diterjunkan dalam pengamanan, yang terdiri dari unsur terbuka hingga tertutup. Namun yang menjadi sorotan adalah kehadiran tim negosiator, termasuk Polisi Wanita (Polwan), yang aktif membangun komunikasi dengan massa aksi di lapangan.
Pendekatan ini dinilai efektif meredam potensi konflik sejak dini, sekaligus menciptakan suasana yang lebih cair antara aparat dan peserta aksi.
Pengamanan tetap dilakukan secara terukur melalui dukungan personel intelijen dan reserse kriminal guna mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hukum. Langkah ini memastikan kebebasan berpendapat tetap berjalan dalam koridor aturan.
Lanjut Kapolresta Balikpapan menjelaskan bahwa kehadiran Polri bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan menjamin keamanan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Kami pastikan kegiatan masyarakat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Polri hadir untuk melayani dan melindungi,” tegasnya.
Hasilnya, seluruh rangkaian aksi berlangsung aman dan tertib tanpa insiden berarti. Usai kegiatan, personel langsung melakukan konsolidasi sebelum kembali ke tugas masing-masing.
Pendekatan humanis ini menjadi sinyal perubahan dalam pola pengamanan aksi di ruang publik. Bahwa di tengah dinamika demokrasi, dialog dan komunikasi dapat menjadi instrumen utama menjaga stabilitas tanpa mengurangi esensi kebebasan berpendapat.(las)
