KUKAR : Sebanyak 49 sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar) ditetapkan menerima bantuan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Namun, 4 sekolah di antaranya mengundurkan diri karena alasan keterbatasan lahan maupun sudah terakomodasi melalui anggaran APBD.
Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan SD Disdikbud Kukar, Al Adawiyah, menjelaskan bahwa bantuan revitalisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Kukar.
“Alhamdulillah, kemarin ada bantuan dari pemerintah terkait program revitalisasi sekolah. Total ada 49 sekolah yang menerima, namun 4 sekolah di antaranya mengundurkan diri karena lahan yang tersedia tidak ada lagi, atau bangunan yang akan dibantu sudah dibiayai APBD. Sesuai aturan, jika sudah tercatat di APBD maka tidak bisa lagi menerima bantuan dari kementerian,” ujarnya Senin (22/9/2025).
Ia mencontohkan, jika sebuah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang UKS dari kementerian, sementara UKS tersebut sudah dibangun dengan APBD, maka otomatis bantuan tidak dapat diberikan. Dengan demikian, program ini hanya berlaku untuk kebutuhan yang belum terpenuhi.
Mayoritas sekolah penerima bantuan revitalisasi berada di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Loa Janan. Penetapan dilakukan berdasarkan data Dapodik, di mana sekolah wajib mengunggah informasi kebutuhan, dokumentasi kondisi bangunan, serta bukti lahan kosong yang bisa digunakan. Dari data tersebut, kementerian menilai dan menetapkan sekolah mana yang layak mendapat bantuan.
Sebelum 2025, sistem pengajuan dikenal dengan istilah DAK, di mana operator di Dinas Pendidikan mengunggah data sekolah melalui aplikasi KRISNA. Namun, kini mekanismenya berubah. Sekolah diwajibkan mengunggah sendiri datanya ke sistem.
“Dengan cara ini, sekolah bisa belajar mandiri dalam mengelola administrasi dan kebutuhannya,” jelas Al Adawiyah.
Dari 49 sekolah penerima, sebanyak 45 sekolah telah mulai merealisasikan pembangunan. Dana bantuan ditransfer langsung ke rekening sekolah, kemudian pihak sekolah menunjuk konsultan yang bertugas menyusun perencanaan, menghitung kebutuhan pembangunan, hingga mendampingi pelaksanaan di lapangan. Jumlah bantuan yang diterima setiap sekolah pun berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Kebutuhan paling banyak adalah pembangunan UKS, ruang kelas baru, dan rehabilitasi gedung. Ada sekolah yang hanya melakukan rehabilitasi ringan seperti perbaikan atap atau plafon, namun ada pula yang harus direhabilitasi total karena kondisi bangunannya sudah rusak parah, mulai dari lantai hingga struktur utama.
“Bahkan masih ada sekolah yang menggunakan bangunan kayu sejak 2021. Di beberapa daerah, kayu tetap dipertahankan sebagai ciri khas lokal, khususnya di wilayah perairan yang memang tidak cocok untuk bangunan permanen,” terangnya.
Menurutnya, keberadaan konsultan sangat penting untuk menganalisis kebutuhan nyata sekolah, sehingga pembangunan bisa tepat sasaran. Ia berharap pemerintah pusat terus menambah dukungan karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk mencukupi seluruh kebutuhan sekolah.
“Alhamdulillah, berkat adanya program revitalisasi ini, sekolah-sekolah penerima kini sudah mulai membangun dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing,” tutup Al Adawiyah. (Adv/and)
