KUKAR: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar audiensi dengan Wakil Bupati Kukar di Pendopo Wakil Bupati pada Senin (13/10/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan disabilitas di Kukar.
Sekretaris DPC PPDI Kukar, Lina Oktaviani, menyampaikan bahwa secara umum, keluhan dari para penyandang disabilitas kini sudah mulai berkurang karena perhatian pemerintah daerah yang semakin meningkat. Namun, pihaknya tetap berharap adanya dukungan yang lebih optimal, khususnya dalam hal pendampingan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.
“Kalau untuk keluhan, alhamdulillah sudah mulai minim. Pemerintah kita sudah sangat memperhatikan teman-teman disabilitas. Tapi kami minta ada pendampingan penuh, terutama dalam proses pemenuhan hak-hak disabilitas itu sendiri,” ujar Lina.
Masih adanya keterbatasan aksesibilitas di beberapa fasilitas umum, termasuk bangunan pemerintahan.
“Misalnya pembuatan sarana aksesibilitas. Di beberapa tempat masih belum ramah disabilitas, itu yang sedang kami follow up,” tambahnya.
Lina menjelaskan, PPDI Kukar saat ini menaungi lebih dari 4.800 penyandang disabilitas dari berbagai jenis dan latar belakang. Organisasi ini berperan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Menurutnya, berbagai kemajuan sudah dirasakan oleh PPDI selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan RPJMD Kukar, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM yang digelar pemerintah daerah.
“Salah satu yang kami syukuri, disabilitas sekarang sudah mulai dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Kami juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan UMKM, seperti di area Simpang Oda Etam setiap malam minggu, dan di berbagai event pemerintah,” ungkapnya.
Meski demikian, PPDI Kukar masih menghadapi beberapa kendala internal, di antaranya belum memiliki sekretariat resmi untuk menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta dukungan pemerintah untuk membantu penyediaan sekretariat dan fasilitasi kegiatan pelantikan pengurus baru.
Kami ini kepengurusan baru yang berupaya menghidupkan kembali PPDI Kukar setelah lama vakum. Jadi kami sangat berharap ada dukungan fasilitas sekretariat dan pelantikan agar organisasi ini bisa berjalan maksimal.(*van)
