BALIKPAPAN: Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan berskala nasional ini akan mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menyasar seluruh pelaku usaha mulai dari mikro, kecil, menengah hingga besar.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sekaligus Plt Sekretaris Umum BPS, Puji Ismartini, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. “Persiapan sudah dimulai sejak 2024. Harapannya, pelaksanaan SE 2026 nanti berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Karena cakupannya yang luas, BPS memerlukan sekitar 180 ribu tenaga pendata di lapangan. Untuk itu, BPS mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia ikut berpartisipasi. “Mahasiswa memiliki kapasitas dan kompetensi yang sangat dibutuhkan. Kami mengundang mereka untuk bergabung sebagai mitra pendata agar proses sensus bisa berjalan optimal,” tambah Puji.
Lebih jauh, Puji menekankan pentingnya SE 2026 bagi dunia usaha. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi riil perekonomian, tetapi juga mencakup isu-isu terkini seperti ekonomi lingkungan dan ekonomi digital. Bahkan, SE 2026 akan menyajikan informasi detail mengenai efisiensi usaha, termasuk tingkat operating margin atau kemampuan usaha dalam mengelola biaya operasional.
“Dengan data SE 2026, pelaku usaha bisa mengidentifikasi sektor mana yang paling efisien, menyusun strategi ekspansi, hingga meningkatkan daya saing bisnisnya. Jadi, sensus ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga sangat bermanfaat bagi dunia usaha,” jelasnya.
BPS menegaskan, keberhasilan sensus ekonomi bergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari lembaga pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. “Kami berharap dukungan penuh agar SE 2026 dapat mencerminkan wajah ekonomi Indonesia secara utuh,” pungkas Puji.(las)
