SAMARINDA: Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud memastikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daedah (APBD) murni tahun 2026, Program Gratispol Pendidikan mahasiswa di semua semester akan tanggung untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Program Gratispol Pendidikan akan diberikan kepada mahasiswa di semua tingkatan semester. Sementara untuk tahun ini Program Gratispol Pendidikan masih diberikan kepada mahasiswa baru (maba) untuk tingkat perguruan tinggi dan siswa baru untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Baik swasta maupun negeri.
“Insyaallah di APBD murni 2026, mahasiswa di semua semester akan kita tanggung untuk pembayaran UKT-nya,” kata Gubernur Rudy Mas”ud pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kalimantan Timur di Gedung Olah Bebaya Komples Kantor Gubernur Kaltim, Senin (7/7/2025)
Penandatanganan PKS ini menurut Gubernur Rudy bukan semata kegiatan seremonial, tapi momentum penting langkah nyata menuju masa depan generasi masa depan Kalimantan Timur yang lebih cerah menuju generasi emas.
Gubernur Rudy menegaskan, kebijakan pembangunan yang dipilih ini bersifat terbuka dan inklusif bagi putra putri Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa dan budaya.
PKS dengan perguruan tinggi swasta ini sekaligus menjadi bukti nyata, Pemprov Kaltim untuk membangun pendidikan dan bukan sekadar wacana.
“Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi,” tegas Gubernur Rudy.
Alokasi APBD untuk pendidikan menurut Gubernur Harum bukanlah biaya (cost). Tapi investasi yang akan dipanen dalam jangka panjang.
Gubernur Rudy meyakini, 5-10 tahun ke depan, sumber daya manusia Kaltim akan mampu berakselerasi minimal sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang sudah maju dan berkembang. Bahkan ke depan bisa terus bersaing di level regional, nasional bahkan internasional.
Rudy pun mengapresiasi kerja sama perguruan tinggi negeri yang telah mengantongi nama-nama mahasiswa baru dan Pemprov Kaltim langsung bergerak untuk menindaklanjuti.
Berikutnya diharapkan perguruan tinggi swasta bisa segera mengambil langkah serupa untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk pendataan mahasiswa baru.
Tahun ini Pemprov Kaltim memberi kuota 100 persen sama dengan jumlah penerimaan tahun lalu, dengan tambahan setiap perguruan tinggi 10 persen dari jumlah penerimaan mahasiswa tahun lalu.
“Jadi kalau tahun kemarin ada 1.000, maka tahun ini maksimum 1.100. Tujuannya tidak lain adalah untuk pemerataan,” tegas Rudy.
Gubernur berharap agar Program Gratispol ini terus dikawal agar tepat sasaran, tepat guna dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hadir dalam penandatanganan tersebut Wagub Kaltim H Seno Aji dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni, pimpinan perguruan tinggi swasta yang melakukan penandatanganan dengan Pemprov Kaltim hari ini berjumlah 45 PTS.(*)
