KUKAR : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Program yang menyasar siswa sekolah dan ibu hamil ini saat ini tengah dalam persiapan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa berdasarkan surat terakhir dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tanggung jawab program ini berada di pemerintah pusat, sementara daerah hanya berperan dalam mendukung implementasinya.
“Salah satu bentuk dukungan dari Pemkab Kukar adalah melakukan inventarisasi wilayah yang akan menjadi pilot project serta menentukan lokasi dapur umum yang akan dibangun,” ujar Sunggono, Senin (10/2/2025).
Pemkab Kukar juga telah berkoordinasi dengan Kodim untuk memastikan pembangunan dapur-dapur umum berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Prinsipnya, Kukar mendukung penuh program MBG ini,” tegasnya.
Sementara, Kepala Pelayanan MBG Tenggarong, Fitri, menjelaskan bahwa saat ini program MBG di Kalimantan Timur baru berjalan di Samarinda Utara dan akan dikunjungi oleh Gibran Rakabuming Raka.
“Selanjutnya, program ini akan memasuki tahap ketiga, termasuk di Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Di Kukar, program ini akan mulai berjalan pada 17 Februari 2025 dengan sistem catering,” kata Fitri.
Di tahap awal, 3.310 siswa akan menjadi sasaran program. Secara keseluruhan, Kukar membutuhkan 45 satuan pemenuhan pelayanan untuk menjangkau 16.394 siswa. Namun, saat ini masih terdapat kendala terkait standar dapur yang memenuhi ketentuan BGN.
BGN menerapkan lima model pengelolaan MBG, yaitu pertama Swakelola BGN – Dapur dan pengelolaan dilakukan langsung oleh BGN, termasuk penyediaan alat masak dan pendanaan. Contoh: Kompleks Kodim di Samarinda.
Kedua dukungan Pemda, Pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan dan penyediaan fasilitas. Ketiga kerjasama dengan catering, menggunakan dapur mitra (model ini yang akan diterapkan di Tenggarong). Keempat model hybrid untuk wilayah 3T, Kombinasi antara dukungan BGN dan distribusi makanan dari pusat.
Dan kelima kantin sekolah, Program MBG dijalankan melalui kantin sekolah dengan pengelolaan langsung dari satuan pelayanan.
Untuk memastikan program ini berjalan optimal, Fitri menyampaikan bahwa Pemkab Kukar perlu mendukung beberapa aspek, seperti Penyediaan dapur yang memenuhi standar sanitasi sesuai ketentuan BGN, Kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air dan keamanan makanan, Pengawasan standar kebersihan agar program tidak hanya sekadar memberikan makanan kenyang, tetapi juga bergizi dan berkualitas tinggi bagi siswa serta ibu hamil dan menyusui.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan standar sanitasi terpenuhi, sehingga kualitas makanan yang diberikan bisa benar-benar meningkatkan kesehatan para penerima manfaat,” pungkas Fitri. (dk)
